Tugas dan Penghasilan Polisi Pariwisata di Daerah Destinasi Super Prioritas

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional Indonesia. Guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DTSP), yaitu Lake Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Seiring dengan melonjaknya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan-kawasan kelas dunia tersebut, jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan menjadi faktor yang sangat vital. Di sinilah peran strategis Polisi Pariwisata (Tourist Police) menjadi garda terdepan. Personel Polisi Pariwisata tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan pengamanan, tetapi juga keterampilan komunikasi lintas budaya, penguasaan bahasa asing, serta pendekatan pelayanan yang humanis.

Artikel ini membedah secara mendalam tugas dan penghasilan Polisi Pariwisata di Daerah Destinasi Super Prioritas, dari peran operasional hingga komponen pendapatannya.

Peran Khusus Polisi Pariwisata di Wilayah DPSP

Polisi Pariwisata dirancang secara khusus untuk memberikan rasa aman kepada para wisatawan tanpa menghilangkan kesan ramah dan menyenangkan dari sebuah destinasi wisata. Berbeda dengan satuan kepolisian umum yang identik dengan penegakan hukum represif, Polisi Pariwisata lebih mengedepankan fungsi pelayanan, pengayoman, dan pencegahan (preventif).

[Pelayanan & Edukasi Wisatawan] ➔ [Patroli Humanis & Pengamanan Objek Wisata] ➔ [Penanganan Darurat & SAR Terbatas]

Ciri khas dari personel Polisi Pariwisata dapat dilihat dari seragam dinasnya yang lebih santai dan humanis (menggunakan Dasi Merah/Kemeja Khusus, Dasbor Informasi, hingga moda transportasi ramah lingkungan seperti Sepeda Listrik, Segway, atau Patroli Berkuda).

Rincian Tugas Operasional Polisi Pariwisata di Kawasan Super Prioritas

Personel Polisi Pariwisata yang ditempatkan di lima Kawasan Destinasi Super Prioritas memikul tanggung jawab operasional yang beragam:

1). Pelayanan Informasi dan Pendampingan Wisatawan (Tourist Information & Assistance)

Personel bertindak sebagai mobile information center yang siap memberikan petunjuk arah, informasi zona aman, aturan adat lokal, hingga bantuan komunikasi bagi wisatawan asing yang mengalami kendala bahasa atau kehilangan barang pribadi.

2). Patroli Pengamanan Objek Vital dan Destinasi Wisata

Melakukan patroli berkala di titik-titik krusial seperti area pantai, situs sejarah, kawasan perhotelan, dermaga penyeberangan, hingga jalur pendakian. Patroli ini bertujuan mencegah kejahatan konvensional terhadap wisatawan, seperti pencurian, pemerasan, atau penipuan tarif wisata (tourist scam).

3). Penanganan Kondisi Darurat dan SAR Terbatas

Mengingat karakter wilayah DPSP yang didominasi wisata alam (bahari dan pegunungan), Polisi Pariwisata dibekali kualifikasi pertolongan pertama (CPR), evakuasi kecelakaan air, serta koordinasi cepat dengan Basarnas dan tim medis jika terjadi musibah pada wisatawan.

4). Pengawasan Fasilitas dan Kenyamanan Lingkungan Wisata

Mengawasi kepatuhan standar keselamatan pada sarana wisata (seperti kelayakan speed boat, peralatan diving, atau wahana rekreasi) serta menjaga kelestarian lingkungan dari potensi perusakan oleh oknum pengunjung.

Komponen Gaji dan Tunjangan Polisi Pariwisata

Secara kedinasan, Polisi Pariwisata merupakan anggota Polri aktif (umumnya dari golongan Bintara dan Perwira) yang bertugas di Ditpamobvit Polda atau Satpamobvit Polres tempat destinasi tersebut berada. Oleh karena itu, sistem penggajiannya menginduk pada Peraturan Pemerintah mengenai Gaji Anggota Polri dan Perpres Tunjangan Kinerja.

[Gaji Pokok Resmi] + [Tunjangan Kinerja (Tukin)] + [Tunjangan Lauk Pauk] + [Insentif Khusus Operasional Pamobvit] = Total Penghasilan

1). Gaji Pokok Berdasarkan Pangkat dan Masa Kerja

Gaji pokok dibayarkan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Masa Kerja Golongan (MKG):

• Bintara (Bripda s.d. Aiptu): Berkisar antara Rp2.272.100 (Bripda 0 tahun) hingga Rp4.355.400 (Aiptu masa kerja maksimal).
• Perwira Pertama (Ipda s.d. AKP): Berkisar antara Rp2.954.200 (Ipda 0 tahun) hingga Rp5.164.300 (AKP masa kerja maksimal).

2). Tunjangan Kinerja (Tukin)

Besaran Tukin disesuaikan dengan Kelas Jabatan (Grade) personel di lingkungan Baharkam/Pamobvit:

• Bintara Pelaksana (Grade 4–6): Berkisar antara Rp2.350.000 hingga Rp2.702.000 per bulan.
• Perwira Pertama / Kanit (Grade 7–9): Berkisar antara Rp2.928.000 hingga Rp3.781.000 per bulan.

3). Tunjangan Lauk Pauk (Uang Makan)

Diberikan berdasarkan indeks harian dengan rata-rata Rp60.000 per hari kerja (atau sekitar Rp1.500.000 – Rp1.800.000 per bulan).

4). Dukungan Operasional DIPA / Insentif Khusus Penugasan DPSP

Personel yang disiagakan dalam operasi pengamanan khusus event internasional di kawasan DPSP (seperti ajang balap di Mandalika, KTT/Forum Internasional di Labuan Bajo atau Danau Toba) menerima tambahan Uang Harian Operasi / Surat Perintah Dinas (SPD) dari alokasi DIPA kementerian atau instansi pendukung.

Polisi Pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) memegang peran vital sebagai wajah pengamanan Indonesia yang ramah, profesional, dan berstandar internasional.

Dengan kombinasi tugas pengamanan destinasi, pelayanan informasi bahasa asing, hingga penanganan darurat wisatawan, personel dibekali kesejahteraan yang adil melalui Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja (Tukin), Uang Makan, serta insentif operasional pengamanan khusus.

Seorang Bintara muda Polisi Pariwisata mengantongi estimasi penghasilan bersih mulai dari Rp4,8 juta hingga Rp5,8 juta per bulan, yang sepadan dengan kualifikasi dan dedikasi pelayanan di kawasan pariwisata unggulan Indonesia.

Bagi Anda yang bercita-cita mengabdi sebagai prajurit Bhayangkara dengan spesialisasi pelayanan pariwisata, siapkan kemampuan bahasa asing dan fisik Anda sejak dini. Pantau selalu pengumuman resmi pendaftaran penerimaan Polri hanya melalui portal resmi penerimaan.polri.go.id. Seluruh proses rekrutmen dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan gratis tanpa dipungut biaya apa pun.