Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Kota Malang 2026

Sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas dan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Perkembangan jumlah sepeda motor maupun mobil pribadi di Kota Apel ini terus meningkat saban tahun.

Dalam struktur keuangan daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana pajak yang terhimpun secara langsung digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas publik, perbaikan penerangan jalan, serta peningkatan kualitas moda transportasi perkotaan.

Meskipun tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat Kota Malang terbilang baik, masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan masih kerap ditemukan. Kondisi ekonomi yang fluktuatif, kebutuhan mendesak lainnya, hingga kesibukan harian sering kali membuat pemilik kendaraan menunda pelunasan pajak tahunan maupun lima tahunan.

Sayangnya, semakin lama pembayaran pajak ditunda, akumulasi denda sanksi administratif akan terus membengkak. Hal ini tak jarang membuat pemilik kendaraan enggan atau merasa berat untuk mengurus pelunasan kewajibannya. Sebagai solusi konkret untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendongkrak kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Malang di tahun 2026.

Bagi warga Kota Malang yang ingin memanfaatkan momen keringanan denda ini, pemahaman komprehensif mengenai jadwal, persyaratan, dan alur pengurusannya menjadi modal penting agar proses berjalan lancar.

Rincian Kebijakan dan Insentif Pemutihan Pajak Kota Malang 2026

Pengelolaan serta regulasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang secara hierarki berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pelaksanaan program Keringanan Pajak Kendaraan di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Samsat Malang Kota/Kotalama) mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur serta petunjuk teknis dari Bapenda Prov. Jatim.

Dalam program pemutihan pajak tahun 2026, Pemprov Jatim menghadirkan berbagai bentuk insentif dan pembebasan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan:

1). Pembebasan Denda / Sanksi Administratif PKB

Wajib pajak yang menunggak PKB dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar denda keterlambatan. Pemilik kendaraan cukup membayar tunggakan pokok pajak sesuai dengan durasi keterlambatannya.

2). Pembebasan Bea Balik Nama Kedua dan Seterusnya (BBN-II)

Masyarakat Kota Malang yang membeli kendaraan bekas (second) dan berencana melakukan balik nama kepemilikan atas nama pribadi dibebaskan dari biaya Bea Balik Nama (BBNKB ke-2). Kemudahan ini mempercepat kepastian hukum dan legalitas kepemilikan dokumen kendaraan.

3). Pembebasan Denda SWDKLLJ Tahun Lalu

Denda atas keterlambatan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari PT Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Wajib pajak hanya perlu membayar tagihan SWDKLLJ untuk tahun berjalan.

4). Program Diskon Pokok Pajak Kendaraan

Pada momen-momen tertentu, Bapenda Jatim kerap menyediakan insentif tambahan berupa diskon atau potongan harga pembayaran pokok PKB, khususnya untuk kendaraan roda dua, roda tiga, serta angkutan umum atau armada logistik.

Estimasi Jadwal Pelaksanaan Pemutihan di Kota Malang 2026

Program insentif pajak kendaraan tidak berlangsung sepanjang tahun penuh, melainkan ditetapkan pada periode atau gelombang tertentu. Menilik tren dan agenda tahunan Bapenda Jawa Timur, program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Kota Malang umumnya diselenggarakan dalam dua gelombang utama:

• Gelombang I (Momen Hari Bhayangkara & Kemerdekaan RI): Berlangsung pada kurun waktu bulan Juli hingga Agustus 2026.
• Gelombang II (Momen Hari Jadi Provinsi Jawa Timur): Digelar menjelang akhir tahun, yaitu pada periode bulan Oktober hingga November 2026.

Catatan Penting: Kepastian tanggal mulai dan berakhirnya program pemutihan ditetapkan secara sah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim. Wajib pajak di Kota Malang diimbau untuk selalu memantau rilis pengumuman resmi dari Bapenda Jatim, akun media sosial Samsat Malang Kota, atau mendatangi kantor Samsat terdekat agar terhindar dari disinformasi.

Dokumen Persyaratan yang Harus Disiapkan

Demi memastikan proses pengurusan dokumen berjalan cepat tanpa hambatan di kantor Samsat, siapkan seluruh berkas persyaratan dalam bentuk dokumen asli beserta fotokopinya terlebih dahulu.

1). Persyaratan Pembayaran Pajak Tahunan (Daftar Ulang):

• STNK asli dan fotokopi.
• KTP/E-KTP asli pemilik kendaraan (data identitas harus cocok dengan nama pada STNK) beserta fotokopi.
• BPKB asli dan fotokopi (digunakan untuk memverifikasi keabsahan data kepemilikan).

2). Persyaratan Pajak 5 Tahunan (Ganti Plat / TNKB):

• STNK asli dan fotokopi.
• KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopi.
• BPKB asli dan fotokopi.
• Lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan (nomor rangka dan nomor mesin) yang dilegalisir di lokasi Samsat.

3). Persyaratan Balik Nama Kendaraan (BBN-II):

• STNK asli dan fotokopi.
• KTP asli pemilik baru/pembeli dan fotokopi.
• BPKB asli dan fotokopi.
• Kwitansi Jual Beli Kendaraan bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli.
• Lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan.

Panduan dan Tata Cara Mengurus Pemutihan Pajak di Samsat Kota Malang

Agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia dan menghindari antrean panjang, ikuti alur pelayanan resmi di Kantor Bersama Samsat Kota Malang berikut:

1). Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan (Khusus Pajak 5 Tahunan & Balik Nama)

Bawa kendaraan Anda ke area cek fisik yang berada di kompleks Samsat Kota Malang. Petugas akan melakukan penggesekan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan dan memberikan lembar pengesahan hasil cek fisik.

2). Pengambilan dan Pengisian Formulir Pendaftaran

Menujulah ke loket informasi/pendaftaran untuk mengambil formulir permohonan. Isi data identitas diri dan spesifikasi kendaraan secara jelas dan benar.

3). Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas

Serahkan formulir yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratan (STNK, KTP, BPKB, dan lembar cek fisik jika ada) ke Loket Pendaftaran Pemutihan Pajak.

4). Verifikasi Data dan Penetapan Nominal Pajak

Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen di dalam sistem database. Sistem Bapenda secara otomatis menghapus biaya denda keterlambatan PKB dan denda SWDKLLJ. Anda kemudian akan dipanggil untuk menerima lembar Notice Pajak (SKKP) yang memuat nominal pokok pajak yang wajib dibayar.

5). Pembayaran di Loket Kasir Bank Jatim

Lakukan pembayaran tunai atau non-tunai pada loket kasir Bank Jatim yang berada di dalam area kantor Samsat Kota Malang sesuai dengan nominal pada Notice Pajak.

6). Pengambilan STNK dan Pengesahan

Tunggu panggilan di loket penyerahan dokumen. Petugas akan memberikan bukti pelunasan pajak (SKKP) terbaru yang disahkan beserta STNK Anda. Bagi pemohon perpanjangan 5 tahunan, langkah terakhir adalah mengambil plat nomor kendaraan (TNKB) baru di bagian pencetakan plat.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Kota Malang tahun 2026 merupakan kesempatan menguntungkan yang patut dimanfaatkan oleh seluruh warga pemilik kendaraan bermotor. Kebijakan insentif ini memberikan keringanan nyata dengan menghapuskan sanksi denda keterlambatan yang menumpuk, sekaligus memberikan jaminan legalitas berkendara di jalan raya.

Segera persiapkan seluruh kelengkapan dokumen seperti KTP, STNK, dan BPKB dari sekarang agar tidak terburu-buru saat periode pendaftaran dibuka. Selalu ikuti rilis informasi resmi dari Bapenda Jawa Timur maupun Samsat Kota Malang untuk kepastian tanggal pelaksanaan gelombang pemutihan. Dengan memanfaatkan program insentif ini secara bijak, Anda tidak hanya menghemat anggaran pribadi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyokong pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kota Malang.